“Kelompok pendapatan transfer dianggarkan Rp1,56 triliun, terealisasi Rp1,46 triliun atau 93,58 persen. Lain-lain pendapatan yang sah dianggarkan Rp111,12 miliar, terealisasi Rp100,57 miliar atau 90,50 persen,” ujarnya.
Sementara itu, anggaran belanja dan transfer Pemkot Bandar Lampung ditetapkan Rp 2,84 triliun, terealisasi 70,83 persen atau Rp 2,01 triliun.
Dengan rincian belanja operasi dialokasikan Rp 2,08 triliun, terealisasi Rp 1,59 triliun atau 76,37 persen.
Belanja modal dialokasikan Rp 733,72 miliar, terealisasi Rp 400,78 miliar atau 54,62 persen. Belanja tak terduga dianggarkan Rp 30 miliar, terealisasi Rp 24,51 miliar atau 81,73 persen.
“Anggaran penerimaan pembiayaan Rp 170,81 miliar, terealisasi Rp 20,81 miliar atau 12,18 persen. Pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp 131 miliar, terealisasi Rp 114,56 miliar atau 87,46 persen. Dari pelaksanaan tersebut diperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran atau Silpa Rp 15,60 miliar,” jelasnya.
Namun demikian, dalam kesempatan itu sidang dilanjutkan dengan tanggapan fraksi-fraksi. Dimana semua fraksi DPRD menyetujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2021 tersebut.
Hanya saja ada beberapa catatan, diantaranya dari fraksi PKS yang menyampaikan capaian PAD Rp 564,28 miliar atau hanya sekitar 49,7 persen dari ditargetkan sebesar Rp 1,13 triliun.
Kemudian pajak daerah transaksi sebesar 61,32 persen, sedangkan hasil retribusi daerah tahun 2021 hanya 20,67 persen yang campaiannya menurun 14,10 persen dibandingkan tahun 2020.
“Maka retribusi daerah belum mencapai target sesuai yang direncanakan. Hal ini menunjukkan pengelolaan pajak retribusi harus menjadi perhatian khusus, kita meminta walikota untuk melakukan survey atau kajian analisa pendapatan daerah agar kedepan target pendapatan yang dibuat adalah yang rasional,” ujar Jubir Fraksi PKS DPRD Bandar Lampung Sofyan Sauri.
Selanjutnya kata Sofyan, mengingat masih besarnya hutang Pemkot Bandar Lampung pada tahun 2021, kembali pihaknya mengingatkan untuk melakukan rasionalisasi dan memilih prioritas kegiatan fisik.
