ISPtimes.com – Harapan masyarakat Lampung untuk memiliki Program Studi (Prodi) Magister Kenotariatan (MKn) di universitas negeri tertua di Bumi Ruwa Jurai kian mendekati kenyataan. Hal ini menyusul visitasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum RI ke Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH Unila), Jumat, 27 Februari 2026.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Direktur AHU, Widodo, didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Taufiqurrakhman. Visitasi dilakukan untuk meninjau kesiapan Unila sebagai salah satu syarat penerbitan rekomendasi pembukaan prodi yang sebelumnya dimoratorium sejak 2019.
Widodo mengungkapkan, kebutuhan masyarakat terhadap tenaga notaris di Lampung saat ini semakin meningkat. Berdasarkan hasil tinjauan lapangan, FH Unila dinilai telah siap, baik dari segi sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia.
“Secara fisik bangunan sudah representatif. Dari sisi SDM, para dosen sangat mumpuni. Banyak alumni yang kini menjadi pimpinan organisasi notaris di Lampung. Insya Allah, setelah kelengkapan dokumen diverifikasi, rekomendasi segera kami setujui,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi perjuangan panjang Unila yang telah mengusulkan pembukaan prodi ini sejak 2009. Menurutnya, percepatan penerbitan rekomendasi diharapkan dapat memberi kesempatan bagi masyarakat Lampung untuk menempuh pendidikan kenotariatan tanpa harus ke luar daerah.
