Giri juga menilai program nasional makan bergizi gratis memiliki potensi besar dalam menekan angka kemiskinan, khususnya apabila melibatkan tenaga kerja dari keluarga prasejahtera sehingga mampu mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung yang dipaparkan Kepala BPS Provinsi Lampung Dr. Ahmadriswan Nasution, S.Si., M.T., persentase penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebesar 10,62 persen. Angka tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan Maret 2024 dan Maret 2023.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutannya menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada optimalisasi seluruh potensi ekonomi daerah.
Ia menyebut target pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan hanya dapat dicapai apabila pemerintah tidak bergantung semata pada belanja APBD, tetapi juga mendorong investasi dan penguatan sektor produktif.
DPRD Provinsi Lampung menegaskan pentingnya keselarasan perencanaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar RKPD Tahun 2027 benar-benar terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung. (*)
