ISPtimes.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menilai ekosistem ekonomi daerah selama ini masih berjalan secara terpisah antara sektor pertanian, industri, dan dunia usaha.
Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab nilai tambah ekonomi belum optimal dirasakan masyarakat, khususnya petani.
Hal itu disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat Coffee Morning bersama pimpinan dunia usaha di PT Nestle Indonesia Panjang Factory, Bandar Lampung, Rabu 28 Januari 2026.
Mirza menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif menjadi kunci dalam menyatukan seluruh potensi Lampung.
Menurutnya, selama sektor-sektor ekonomi berjalan sendiri-sendiri, dorongan pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan akan terus terbatas.
“Kami menyadari selama ini banyak sektor berjalan sendiri-sendiri. Pertanian, industri, dan dunia usaha belum terhubung dalam satu ekosistem yang kuat. Ketika tidak inklusif, nilai tambah ekonomi sulit dirasakan secara merata,” ujar Mirza.
Ia menekankan, pemerintah harus hadir sebagai perajut agar seluruh ekosistem ekonomi dapat tumbuh bersama, saling menguatkan, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Dalam arah pembangunan hingga 2029, Pemprov Lampung mengusung tiga misi utama, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif; memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif; serta meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat melalui pemerintahan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Mirza menilai kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penentu dalam memperkuat daya saing daerah.
Penguatan industri harus sejalan dengan peningkatan produktivitas petani dan kualitas SDM agar mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi dan teknologi.
Ia juga menyoroti rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung yang masih berada di peringkat terbawah di Sumatera dan peringkat 26 nasional.
Kondisi tersebut dinilai ironis mengingat Lampung memiliki infrastruktur memadai, kedekatan geografis dengan Jakarta, serta akses teknologi yang relatif baik.
“Ini menjadi refleksi bahwa pembangunan kita sebelumnya belum cukup inklusif. Ke depan, penguatan SDM harus menjadi prioritas agar pertumbuhan ekonomi benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dalam paparannya, Mirza mengungkapkan bahwa pada 2024 PDRB Lampung mencapai Rp483 triliun. Namun sekitar 26 persen atau Rp130 triliun masih berasal dari bahan mentah sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, sementara kontribusi industri baru sekitar 18 persen atau Rp90 triliun.
Dari nilai Rp130 triliun sektor pertanian tersebut, baru sekitar 40 persen yang diolah di dalam daerah. Artinya, potensi lebih dari Rp70–100 triliun masih keluar dari Lampung dalam bentuk bahan mentah tanpa nilai tambah.
“Kita ingin komoditas Lampung diolah di Lampung. Kopi, jagung, padi, singkong, dan komoditas lainnya harus memberi nilai tambah bagi petani dan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Lampung meluncurkan program Desaku Maju yang berfokus pada pengolahan hasil pertanian langsung dari desa.
Program ini mencakup penyediaan mesin pengering (dryer), pupuk organik cair, pelatihan vokasi, serta penguatan BUMDes.
Melalui program tersebut, komoditas seperti jagung, padi, singkong, kopi, dan kakao dikeringkan dan diolah di desa sebelum dipasarkan. Hasilnya, harga jual meningkat, biaya logistik menurun, daya tawar petani menguat, serta lapangan kerja desa terbuka.
Mirza menyebut, desa yang telah memiliki dryer mampu mempertahankan harga jagung di kisaran Rp4.000 per kilogram, sementara desa tanpa fasilitas tersebut mengalami penurunan harga cukup tajam. Tambahan pendapatan petani bahkan bisa mencapai Rp1 juta per hektare.
Hingga kini, Pemprov Lampung telah menyalurkan dryer di puluhan desa dan menargetkan kebutuhan sekitar 500 unit untuk seluruh wilayah. Selain itu, pengembangan pupuk organik cair juga dilakukan guna meningkatkan produktivitas pertanian berkelanjutan.
Selain integrasi ekonomi, Mirza menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan jalan provinsi untuk mendukung distribusi hasil pertanian dan aktivitas industri tanpa merugikan petani.
Isu lingkungan pun menjadi perhatian, termasuk rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai dengan kebutuhan sekitar 9 juta pohon hingga 2029 melalui kolaborasi CSR dunia usaha.
Sementara itu, Factory Manager PT Nestle Indonesia Panjang Factory, Jefri Manurung, menyampaikan bahwa kunjungan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi dengan dunia industri.
Ia menjelaskan, Pabrik Nestle Panjang memproduksi 19 SKU berbagai merek unggulan seperti Milo, Maggi, dan Nescafe, dengan sebagian produk diekspor, termasuk Maggi Magic Sarap ke Filipina.
Selain produksi, Nestle juga menjalankan program penguatan rantai pasok kopi melalui Nescafe Coffee Plan, yang telah mendampingi sekitar 12.600 petani kopi di Lampung.
Jefri berharap sinergi antara pemerintah dan dunia usaha terus diperkuat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza dan Wagub Jihan Nurlela juga melakukan pelepasan ekspor 10 ribu ton produk Maggi Magic Sarap ke Filipina.(*)
