ISPtimes.com – Focus Group Discussion (FGD) mengenai Peningkatan Keamanan dan Ketahanan Maritim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil resmi dimulai hari ini di Bandar Lampung.
FGD dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Pusat (Bappenas,KKP, Kemenhub,Kemendagri, Kementerian BUMN, TNI AL, TNI AD, Bakamla, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Yayasan BUMN, PT. Permodalan Nasional Madani, BRIN), Pemerintah Daerah (perwakilan Dinas KKP, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Koperasi, baik dari Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesisir Barat, Tanggamus, Pesawaran, lembaga swadaya masyarakat (Indonesia Ocean Justice Initiative, Yayasan Konservasi Way Seputih, Gajahlah Kebersihan, Wawai Waste Foundation, AIESEC Local Chapter Lampung), akademisi (Universitas Lampung), perwakilan badan PBB (UNDP), media lokal dan masyarakat lokal.
FGD membahas strategi dan program untuk memperkuat keamanan dan ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta mengidentifikasi solusi komprehensif terhadap tantangan yang dihadapi oleh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, terutama terkait keamanan maritim, ketahanan lingkungan, dan ketahanan ekonomi.
Dalam sambutannya, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi–Bapak Jodi Mahardi, menyampaikan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian penting dari ekosistem dan ekonomi nasional.
Namun, kawasan pesisir dan pulau-pulau tersebut menghadapi berbagai tantangan serius, termasuk ancaman terhadap keamanan maritim, ketahanan lingkungan, dan ketahanan ekonomi.
