ISPtimes.com – Pemerintah Provinsi Lampung mulai menyusun sejumlah skema kebijakan strategis guna mengantisipasi dampak konflik di kawasan Timur Tengah terhadap stabilitas ekonomi daerah.
Langkah ini dibahas dalam Rapat Pembahasan Rancangan Awal Perubahan RKPD 2026 dan Prioritas Pelaksanaan APBD 2026 yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di ruang kerjanya, Rabu 25 Maret 2026.
Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah perangkat daerah, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), sebagai upaya merumuskan respons kebijakan yang adaptif terhadap dinamika global.
Marindo menegaskan, pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah mitigasi yang terukur menghadapi potensi dampak konflik internasional yang dapat memicu ketidakpastian ekonomi.
“Kita harus menyiapkan berbagai bentuk mitigasi terhadap situasi global yang berkembang akibat dampak dari konflik Timur Tengah. Bappeda dan BPKAD perlu melihat kondisi secara komprehensif untuk menentukan langkah apa saja yang bisa kita lakukan,” ujarnya.
Menurutnya, skema kebijakan yang disusun harus mampu melindungi masyarakat dari potensi tekanan ekonomi, tanpa menambah beban baru bagi masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa penyesuaian anggaran harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu program-program prioritas daerah yang telah dirancang sebelumnya.
Program strategis seperti hilirisasi, peningkatan produksi pertanian, program Desaku Maju, serta pembangunan infrastruktur tetap menjadi fokus utama pemerintah provinsi.
“Program prioritas harus tetap berjalan. Kita tidak ingin upaya antisipasi ini justru menghambat agenda pembangunan yang sudah direncanakan, terutama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Melalui langkah ini, Pemprov Lampung berharap mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah ketidakpastian global, sekaligus memastikan pembangunan tetap berjalan dan berpihak pada masyarakat.(*)
