Tak hanya itu, Pratama menjelaskan untuk mengurangi dan mencegah kebocoran data dari sisi negara, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan DPR, harus segera menyelesaikan Undang-Undang (UU) Perlindungan Data Pribadi (PDP).
“Dengan UU ini semua Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dipaksa melakukan pengamanan secara maksimal, sehingga bila ada kebocoran data dan mereka terbukti lalai tidak melakukan sebagaimana mestinya amanat UU PDP, maka ada hukuman denda yang menanti. Di Uni Eropa denda bisa mencapai 20 juta euro untuk setiap kasus penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi masyarakat,” katanya.
Lanjut Pratama UU PDP ini tidak hanya menyasar swasta, tapi juga lembaga negara, karena selama ini lembaga negara baik di pusat dan daerah benar-benar menjadi sasaran pencurian data. Seperti halnya yang pernah dialami kebocoran data KPU dan Dukcapil di daerah.
