ISPtimes.com – Permasalahan perumahan di Provinsi Lampung masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 146.500 rumah tangga di Lampung hingga kini belum memiliki rumah sendiri. Selain itu, sekitar 647 ribu rumah tangga lainnya masih menempati rumah tidak layak huni.
Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam penyerahan simbolis bantuan Kredit Program Perumahan (KPP) berbunga rendah dari Bank BTN oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait, didampingi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela di Gedung Parona, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (7/5/2026).
Program tersebut merupakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Bank BTN, BP Tapera, Badan Pusat Statistik (BPS), PT Permodalan Nasional Madani (PNM), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), serta Pemerintah Provinsi Lampung. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah melalui skema pembiayaan yang lebih ringan dan terjangkau.
Sejumlah penerima manfaat mengaku terbantu dengan bunga kredit yang lebih rendah dibandingkan pembiayaan dari lembaga lain. Program ini juga menjadi bagian dari target nasional pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan program tersebut dihadirkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.
“Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang melalui program Asta Cita menghadirkan program perumahan sehingga masyarakat dari berbagai latar belakang dapat memiliki rumah dengan lebih terjangkau,” ujar Maruarar.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menilai kebutuhan rumah layak di Lampung masih sangat tinggi sehingga diperlukan percepatan program bantuan rumah maupun akses pembiayaan murah bagi masyarakat.
Menurutnya, rumah bukan sekadar bangunan, melainkan fondasi kehidupan keluarga.
“Rumah adalah tempat lahirnya rasa aman, tempat anak-anak tumbuh dengan harapan, dan tempat keluarga membangun masa depan. Ketika masyarakat memiliki hunian yang layak, maka kesehatan keluarga lebih terjaga, produktivitas meningkat, dan stabilitas sosial ikut menguat,” katanya.
Mirza mengungkapkan, pada tahun sebelumnya Lampung hanya menerima sekitar 2.300 unit program bedah rumah. Namun pada 2026 jumlah bantuan meningkat signifikan menjadi 10 ribu unit rumah.
“Untuk Lampung disiapkan 10.000 rumah tahun ini. Ini menjadi jawaban atas harapan masyarakat Lampung yang membutuhkan hunian layak,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat, DPR RI, sektor perbankan, asosiasi pengembang, hingga berbagai pemangku kepentingan dalam percepatan penanganan persoalan perumahan di Lampung.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut sektor perumahan turut menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I 2026 yang mencapai 5,61 persen.
Ia juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Lampung yang mencapai 5,58 persen pada triwulan I 2026 atau tertinggi dalam 10 tahun terakhir.
“Setelah kami lihat, salah satu faktor pendorongnya adalah sektor pertanian yang terus ditingkatkan produktivitasnya di Provinsi Lampung,” ujarnya.
Amalia menegaskan program pembangunan rumah dan bantuan pembiayaan di Lampung diharapkan mampu mengurangi backlog perumahan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang masih tinggal di rumah tidak layak huni.(*)
