Ketua Sementara DPRD Lampung Ahmad Giri Dukung Pilkada Damai

Ketua Sementara ADPRD Lampung Ahmad Giri Dukung Pilkada Damai
Ketua Sementara ADPRD Lampung Ahmad Giri Dukung Pilkada Damai

ISPtimes.com – Ketua Sementara DPRD Provinsi Lampung Bapak Ahmad Giri Akbar, SE., M.B.A., mendukung adanya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) damai.

Hal ini terungkap saat Ahmad Giri Akbar menghadiri kegiatan Deklarasi Kampanye Pilkada Damai Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Lampung Tahun 2024, di Gedung Bagas Raya Bandar Lampung. Senin, 24 September 2024.

Bacaan Lainnya

Dketahui dalam giat tersebut juga dihadiri oleh Pj. Gubernur Lampung Samsudin, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung beserta jajarannya, dan undangan.

Pun dihadiri dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur lampung Rahmat Mirzani Djausal-Jihan Nurlela dan Arinal Djunaidi-Sutono.
Ahmad Giri Akbar menjelaskan, tentu ke depan dia berharap semua stakeholder yang ada di Provinsi lampung bisa saling bersinergi menciptakan atmosfer Pilkada yang damai, sejuk tanpa adanya gesekan dimanapun.

Baik itu di tataran penyelenggara, pengawas, partai politik, sampai ke masyarakat paling bawah.

“Tentu yang kita inginkan juga adalah bagaimana seluruh pihak juga mendukung terciptanya pilkada yang damai dan tidak ada ribut-ribut, kita semua bersaudara,” kata dia.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung menggelar deklarasi kampanye damai di gedung Bagas Raya, Senin (23/9).

Diketahui, Provinsi Lampung seperti miniatur negara dengan masyarakat yang multikultural. Meskipun dinamika politik terlihat panas, Lampung punya modal sosial untuk wewujudkan pilkada yang damai, yaitu saling menghormati dan harus menjadi teladan yang baik terutama kepada generasi penerus bangsa.

Demikian disampaikan Ketua Bawaslu Lampung, Iskardo P. Panggar saat sambutan pada acara Deklarasi Kampanye Damai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2024.
“Meskipun dinamika politik terlihat panas, kita memiliki modal sosial untuk mewujudkan pilkada yang damai, yaitu saling menghormati dan menjadi teladan bagi generasi muda penerus bangsa,” ujar Iskardo.

Menurutnya, agenda ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung.

Ia berharap perhelatan politik ini tidak hanya berakhir di bilik suara, namun juga menjadi momentum untuk mem­perkokoh kesatuan dengan menyeleng­garakan pilkada yang jujur dan membawa kemakmuran bagi rakyat.

Lebih lanjut, Iskardo menegaskan bahwa kampanye akan berlangsung selama 60 hari, dimulai pada 25 September hingga tiga hari sebelum pemilihan, tepatnya 23 November 2024.

Ia mengingatkan bahwa bahan kampanye yang dibagikan harus sesuai dengan aturan yang diatur dalam PKPU 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah.

“Silakan berkampanye dengan damai, tanpa kebencian. Jaga persatuan dan utamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas Iskardo.
Bawaslu Lampung terus menggaungkan slogan Pilkada Jujur, Rakyat Makmur sebagai semangat utama dalam Pemilihan Serentak 2024. “Kami ingin pilkada berjalan sebagaimana mestinya, on the right track, demi menghasilkan pemimpin yang istiqomah dalam mewujudkan rakyat makmur,” tambahnya.

Iskardo juga mengibaratkan Pilgub Lampung 2024 sebagai pertandingan sepak bola yang bersifat head-to-head, mengingat hanya ada dua pasangan calon yang bertarung.Menurut Iskardo, falsafah hidup masyarakat Lampung, yaitu Piil Pesenggiri dan Nemui Nyimah, menjadi modal sosial yang kuat untuk menciptakan pilkada yang aman dan damai. Falsafah ini mengandung makna sopan santun dan kemurahan hati, yang menjadi landasan penting dalam berpolitik dan berdemokrasi.
Senada dengan hal tersebut, Kapolda Lampung Irjenpol Helmy Santika menyatakan bahwa tahapan pendaftaran hingga pengundian nomor urut pasangan calon telah berjalan aman dan kondusif.

“Mari kita jaga keamanan dan ketertiban bersama, jangan biarkan isu provokatif merusak persatuan. Polda Lampung akan bekerja optimal agar tahapan pemilihan di Lampung berjalan dengan baik,” ujar Helmy.

Ia juga mengingatkan pentingnya netralitas, khususnya bagi aparatur negara, serta menolak politik identitas, SARA, dan kampanye hitam.


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *