ISPtimes.com – DPRD Lampung menerima Audiensi dari aksi massa Aliansi Rakyat Lampung, Selasa 24 September 2024.
Diketahui Aliansi Rakyat Lampung melakukan Aksi Massa dalam rangka Memperingati Hari Tani Nasional, yang jatuh pada tanggal 24 September 2024.
Aksi tersebut diterima oleh Anggota DPRD Lampung Yozi Rizal, Hanifal, Muhammad Ghofur dan Syukron Muchtar.
Massa Aksi Bertempat di Halaman DPRD Provinsi Lampung dan diterima di Ruang Rapat Bapemperda.
Ada beberapa poin tuntutan dari Aliansi Rakyat Lampung itu, diantaranya Lepaskan dan distribusikan tanah bekas HGU, tanah bagian dari HGU yang tidak produktif, tanah kawasan hutan yang telah lama dikuasai oleh masyarakat, serta tanah yang diklaim oleh korporasi namun sudah dikuasai oleh masyarakat.
Bentuk Dewan Pertimbangan Reforma Agraria dan perbaiki mekanisme GTRA yang saat ini dianggap manipulatif dan memboroskan uang negara.
Bersihkan mafia tanah di tubuh Kementerian ATR/BPN dan usut tuntas kasus-kasus korupsi agraria.
Hentikan pembangunan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil, kaum perempuan, masyarakat adat, dan kelompok disabilitas, yang sering dilabeli sebagai Proyek Strategis Nasional.
Hentikan kriminalisasi terhadap petani dan masyarakat adat yang memperjuangkan hak mereka atas tanah.
Koreksi paradigma kolonial seperti Domain Verklaring dan laksanakan UUD 1945 Pasal 33 secara konsisten.
Bubarkan Badan Bank Tanah yang dianggap tidak efektif dan merugikan masyarakat.
Cabut UU Cipta Kerja (UUCK) yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
Laksanakan pendidikan gratis 12 tahun untuk memberikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat.
Anggota DRPD Lampung Yozi Rizal menjelaskan, ada beberapa persoalan yang akan disikapi. Misalnya, terhadap isu-isu lokal misalnya yang berkaitan dengan beberapa HGU yang akan berakhir.
“Kita akan koordinasi dengan pihak BPN jika memang massa rakyat lebih membutuhkan ketimbang koorporasi,” tandasnya.
Kemudian, sambungnya, terhadap isu nasional, sambungnya, pihaknya akan membuat resume untuk disammpaikan kepada pimpinan DPRD Lampung.
“Sehingga nantinya secara kelembagaan kita akan sampaikan kepada pihak yang berkompeten,” ujarnya. (*)
