Selanjutnya, ia bersama ratusan kader PDIP Perjuangan siap menyatakan bersedia menandatangani petisi untuk mengutuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Kami mengapresiasi dan berani menandatangani petisi ini karena perjuangan ini satu tarikan nafas,” kata anggota Komisi V DPRD Lampung ini.
Pengesahan RUU ini merupakan domain DPR RI. Sehingga DPRD di daerah sebatas menampung aspirasi dan selanjutnya akan pelajari untuk diteruskan ke DPR RI sebagai gerakan moral.
“Ada mahasiswa dari UBL, Unila, Teknokrat sehingga kita berharap gerakan ini bisa diakomodir DPR RI karena anak adalah generasi,”
Sementara, Wakil Ketua II DPRD Lampung Ririn Kuswantari mengatakan, akan segera menyampaikan aspirasi masyarakat Lampung tentang percepatan pengesahan RUU TPKS Tahun 2022 guna melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan seksual.
“Kami berharap kami bisa menjadi lembaga bersayap untuk sebagai pendengar, penyampai dan juga sekaligus pejuang aspirasi yang disampaikan oleh seluruh masyarakat supaya aspirasi itu dapat kami wujudkan secepatnya,” kata Ririn.
“Terkait dengan aspirasi yang disampaikan oleh RPA Lampung dan sahabat lainnya saya sangat menyetujui bahwa RUU TPKS untuk segera disahkan. Dan kesimpulan akhir saya sepakat bahwa RUU TPKS sudah menjadi kebutuhan kita bersama, karena dapat melindungi anak-anak baik itu perempuan dan laki-laki,” tukasnya.
