DPRD Lamsel Fraksi PKS Soroti Penurunan PAD dan Belanja Modal Dalam Perencanaan dan Realisasi

DPRD Lamsel Fraksi PKS Soroti Penurunan PAD dan Belanja Modal Dalam Perencanaan dan Realisasi
DPRD Lamsel Fraksi PKS Soroti Penurunan PAD dan Belanja Modal Dalam Perencanaan dan Realisasi

ISPtimes.com – Juru bicara Fraksi PKS DPRD Lampung Selatan menyoroti penurunan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan belanja modal dalam perencanaan dan realisasi.

Penurunan PAD yang disebabkan turunnya proyeksi target pendapatan pajak hingga 8.73 persen.

Bacaan Lainnya

Ini dinilai harus mendapatkan perhatian serius dalam hal perencanaan maupun realisasi pencapaiannya.

Sebab pajak dan retribusi daerah menjadi penyumbang terbesar pendapatan asli daerah itu sendiri.

Hal tersebut disampaikan juru M Akyas dalam pandangan umum fraksinya pada rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar KUA-PPAS perunahan APBD Kabupaten Lamsel pada Selasa, 22 Juli 2024.
Akyas menyampaikan bahwa harus ada peningkatan kerja OPD-OPD yang diamanahi target pencapaian PAD dalam hal kreatifitas dan inovasi.

Di mana itu akan menjadi sumber PAD baru untuk menampah pencapaian PAD itu sendiri.

Selain itu, Belanja Modal Peralatan dan mesin yang turun 4,5 milyar serta penambahan belanja modal jalan jaringan dan irigasi 1,4 milyar pun turut menjadi perhatian.

“Ini menunjukkan bahwa belanja modal jalan bisa ditingkatkan dengan refocunsing dan rasionalitas belanja daerah,”ujar M Akyas.

Fraksi PKS juga menilai pendapatan transfer daerah yang turun hingga 20 milyar berpengaruh terhadap turunnya pendapatan daerah sehingga diminta penjelasan yang lebih lanjut.

Di sisi lain, Fraksi PKS mengapresiasi terkait tambahan belanja modal jalan tetapi masih sangat kecil yakni 1,02 persen dan belum bertambah secara signifikan.

“Oleh karena itu, perlu adanya penataan keuangan di masing-masing OPD di APBD Perubahan tahun 2024,”ungkapnya.

Kemudian Fraksi PKS juga memberikan masukan dalam penataan keuangan APBD-P tahun 2024 yakni tidak mengurangi atau menghapus kegiatan-kegiatan belanja ke Masyarakat.

Namun tetap dengan memperhatikan pencapaian indikator kinerja utama atau IKU dari APBD itu sendiri.


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *